Kode Lelang 7174109
Nama Lelang Pengawasan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Papua I dan Papua II
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
13711604 Pengawasan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Papua I dan Papua II APBN
Tanggal Pembuatan 14 Maret 2018
Lingkup pekerjaan Lingkup pekerjaan pengawasan LTSHE antara lain 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan di lapangan. 2. Membuat program kerja pelaksanaan pengawasan. 3. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan dan instalasi pemasangan LTSHE dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volumerealisasi fisik. 4. Melakukan pengujian Lumen Lampu LTSHE dan Sistem LTSHE random sampling pada saat proses produksi di pabrik. Pengujian dilakukan di lembaga pengujian yang telah terakreditasi. 5. Melakukan pengawasan pada saat proses produksi LTSHE dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Quality Control oleh penyedia barang di pabrik LTSHE. 6. Mengawasi pemasangan pekerjaan penyediaan LTSHE di tiap-tiap rumah, dengan ketentuan 1 rumah dipasang 1 unit LTSHE. 7. Mencocokkan jumlah penerima bantuan sesuai dengan data yang tercantum dalam daftar penerima lampu tenaga surya hemat energi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Melakukan validasi data atas perubahan jumlah antara data penerima lampu yang dikeluarkan oleh Ditjen EBTKE dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 9. Melakukan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan yang mencakup dokumentasi foto dan titik koordinat setiap penerima LTSHE serta memasukkan hasil-hasil pengawasan dan evaluasi di lapangan berdasarkan laporan harian, mingguan, dan bulanan pengadaan dan instalasi pemasangan LTSHE yang dibuat oleh penyedia barangjasa kontraktor pelaksana. Bila dalam pelaksanaan terdapat keterlambatan, konsultan pengawas menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat surat teguran kepada penyedia barangjasa kontraktor pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan danatau ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. 10. Menyusun daftar cacat kerusakan sebelum serah terima pertama, serta mengawasi perbaikannya. 11. Mencatat semua aspek yang terjadi dilapangan secara harian, mingguan dan bulanan. 12. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengawasan LTSHE. Dalam laporan akhir konsultan pengawas menyajikan keseluruhan data penerima LTSHE yang sudah diperiksa dan divalidasi pada aplikasi pelaporan dan monitoring LTSHE bila pekerjaan sudah selesai 100. 13. Sebelum pekerjaan dinyatakan selesai 100 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PPHP, Pengawas harus mempresentasikan terlebih dahulu hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang sampai proses distribusi dan pemasangan LTSHE. 14. Menghitung progres kemajuan fisik berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan, kemudian membandingkan dengan kurva S rencana, apabila terjadi ketidaktepatan progres pekerjaan maka konsultan pengawas melakukan rapat dengan PPK dan memberikan rekomendasi untuk mencegah keterlambatan pekerjaan. Progres kemajuan fisik harus didukung dengan foto-foto pelaksanaan pekerjaan. 15. Menyusun dan memproses berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pekerjaan. 16. Menegur memperingatkan pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja. 17. Memeriksa dan mengevaluasi usulan amandemen yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan fisik dan memberikan persetujuan terhadap usulan amandemen tersebut sebelum disampaikan ke PPK 18. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan fisik agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya 19. Konsultan pengawas harus memberikan data dan informasi terkait progres dan proses pekerjaan di lapangan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan jika diminta oleh PPK dan 20. Menggunakan Aplikasi Pelaporan dan Monitoring LTSHE sesuai ruang lingkup pekerjaan pengawasan pemasangan LTSHE.
Keterangan
Tahap Lelang Saat ini Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Instansi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Satuan Kerja DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha
Metode Pengadaan e-Seleksi Umum Metode Kualifikasi Prakualifikasi
Metode Dokumen Dua File Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya
Tahun Anggaran APBN 2018   
Nilai Pagu Paket Rp 2.484.578.000,00 Nilai HPS Paket Rp 2.392.698.800,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal
Lokasi Pekerjaan
  • terlampir - Yahukimo (Kab.)
Bobot Teknis 70.0
Bobot Biaya 30.0
Syarat Kualifikasi
Ijin Usaha
Jenis IjinKlasifikasi
Surat Izin Usaha PerdaganganSIUP yang masih berlaku
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakSPPKP yang masih berlaku
Surat Keterangan Domisili PerusahaanSKDP yang masih berlaku
Tanda Daftar PerusahaanTDP yang masih berlaku
Surat Izin Usaha Jasa KonstruksiSIUJK Jasa Pengawas Konstruksi yang masih berlaku
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

SPT Tahunan 2017 atau menyampaikan Surat Keterangan Fiskal

Tenaga Ahli

Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan ini adalah sebagai berikut 1. 1 orang team leader, dengan pendidikan minimal S1 Teknik, berpengalaman minimal 5 tahun, memiliki SKA Elektrikal atau Manajemen Proyek 2. 1 orang Tenaga Ahli Elektro, dengan pendidikan Minimal S1 Elektro, berpengalaman minimal 3 tahun, memiliki SKA Elektrikal 3. 2 orang Koordinator pengawas, dengan pendidikan minimal SMA atau SMK, berpengalaman minimal 2 tahun di bidang elektrikal, memiliki SKT Elektrikal atau SKT Mekanikal atau SKT Sipil atau SKA Elektrikal atau SKA Mekanikal atau SKA Sipil atau Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 4. 22 orang pengawas lapangan, dengan pendidikan minimal SMA atau SMK, berpengalaman minimal 2 tahun, minimal 4 orang diantaranya memiliki SKT Elektrikal atau SKT Mekanikal atau SKT Sipil atau SKA Elektrikal atau SKA Mekanikal atau SKA Sipil atau Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 5. 2 orang Tenaga Administrasi, dengan pendidikan minimal SMA atau SMK, berpengalaman minimal 2 tahun.

Pengalaman Pekerjaan

memperoleh paling sedikit 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki NPWP
Kemampuan untuk Menyediakan Fasilitas atau Peralatan atau Perlengkapan

Menyampaikan surat pernyataan tertulis bermaterai, bahwa memiliki kemampuan menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pengawasan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi LTSHE di Provinsi Papua I dan Papua II

Memiliki Pengalaman pada pekerjaan sejenis yaitu LTSHE atau Solar Home System atau Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PLTS dibuktikan dengan Kontrak dan BAST
menandatangani surat bermaterai yang menunjukan bahwa 1. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan danatau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. 2. salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
memiliki pengalaman pada pekerjaan konsultan pengawas, dengan total bobot penilaian sebesar 100, terdiri dari a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis yaitu LTSHE atau Solar Home System atau Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PLTS dengan bobot 50 b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 40 c. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat KabupatenKota dengan bobot 5 d. Domisili Perusahaan Induk tingkat ProvinsiKabupatenKota, kecuali Provinsi DKI Jakarta dengan bobot 5 e. jumlah a, b, c, dan dsama dengan 100
10. Menyampaikan surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Direktur Perusahaan, apabila terjadi hal berikut a. Persetujuan penetapan anggaran APBN untuk paket pekerjaan ini tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. b. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan yang menjadi obyek pengawasan dalam wilayahProvinsi paket pekerjaan ini gagal dilaksanakan. bermaterai 6000
Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Peserta Lelang 28 peserta